Senin, 04 April 2011

Upaya Satpol PP Dalam Meningkatkan Penertiban Umum Kota Depok


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok terus mengupayakan peningkatan ketertiban umum di wilayah Kota Depok. Hal ini disampaikan oleh Kepala SATPOL PP Kota Depok, Drs. H.Sariyo Sabani, MM dalam Rapat Koordinasi SATPOL PP sekota Depok,  Kamis 25 Februari 2010 kemarin.
Drs. H.Sariyo Sabani, MM menjelaskan dalam menjalankan tugasnya, SatpolPP Kota Depok memiliki sejumlah progam prioritas kerja. Diantaranya penertiban PKL, PSK, Tempat Usaha yang belum memiliki ijin. Kemudian mengenai Pembongkaran dan Penertiban bangunan liar yang berada pada tanah negara, Bantaran Sungai,  dan atau yang belum memiliki IMB, galian tanah liar, pengambilan air bawah tanah, dll . 

Dalam wawancara dengan wartawan, Drs. H.Sariyo Sabani, MM dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan  Perda Kota Depok NO.14/2001 melakukan tindakan peringatan sebelum melakukan tindakan lebih lanjut Misalnya dengan dilakukan tindakan teguran secara tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan masa tenggang 7 hari kerja. Jika hal ini tidak diindahkan maka akan dilakukan tindakan lebih lanjut. Misalnya untuk bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas jalan, milik pemerintah, saluran sungai, pinggir rel kereta api dilakukan pembongkaran.
Beberapa waktu yang lalu, pihak satpol PP Depok melakukan pensegelan rumah kontrakan di Jalan Juanda yang terbukti tidak memiliki IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan  IPR (Izin Pemanfaatan Ruang). Selain itu dilakukan pensegelan kost di Kota Depok terkait dengan IMB dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).

Di dalam menjalankan tugas sehari-hari, salah satu acuan Satpol PP adalah penegakkan  Perda No 14 tahun 2001. Di dalam perda tersebut dijelaskan untuk pengertian ketertiban umum sendiri adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tenteram. Dan ini terwujud di dalam 9 ketertiban yaitu ketertiban Jalan dan angkutan Jalan, ketertiban Jalur hijau, taman dan tempat, Ketertiban Sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, ketertiban Lingkungan, Ketertiban Usaha tertentu, ketertiban pemilik, penghuni bangunan, ketertiban sosial, Ketertiban Kesehatan. Sedangkan Sanksi tindak Pidana Pelanggaran Pidana adalah kurungan  selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya 1.500.000,- s/d 5.000.000,-
Dalam penertiban umum untuk penegakan Perda no 14 tahun 2001, Kepala SATPOL PP Kota Depok memberikan tips-tips yaitu dengan melakukan prinsip 3 S. 3S adalah Salam, Senyum dan Sapa. Dengan prinsip 3S salah satu hasilnya adalah  SATPOL PP Kota Depok berhasil melakukan penertiban salah satunya pedagang kaki lima di depan Terminal Depok tanpa dengan kekerasan.
Selain mengenai ketertiban umum, tugas lain dari SATPOL PP adalah melakukan Penyidikan terhadap Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Pemerintah Kota Depok
Untuk menegakkan perda yang ada Satpol PP perlu dukungan dari semua lapisan masyarakat, khususnya kelurahan dan kecamatan. Misalnya mengenai pendataan ulang IMB dan pengawasan  tempat-tempat yang dicurigai menjadi tempat yang esek-esek. Yang nantinya bukti dari kelurahan sebagai laporan ke pihak Satpol PP kecamatan sebagai acuan untuk melakukan tindakan lebih lanjut.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar