Senin, 04 April 2011

Lokakarya Norma Ketenagakerjaan Disnakersos

Lokakarya Norma Ketenagakerjaan Disnakersos

Tenaga Kerja on November 19th, 2010
Dalam rangka menciptakan keharmonisan hubungan antara pengusaha dengan pekerja di Depok, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) Kota Depok menyelenggarakan Lokakarya. Pembahasan di dalam lokakarya tersebut khususnya mengenai implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kegiatan yang diselenggarakan dari tanggal 18-19 Nopember 2010, bertempat di Graha Insan Cita dengan mengambil tema “Norma Ketenagakerjaan”.
Acara tersebut dihadiri oleh sekitar seratus orang yang terdiri dari kalangan pengusaha dan pekerja di Kota Depok. Sony Triyarmin Herfandi, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakersos menyatakan, tujuan dari penyelenggaran kegiatan ini adalah untuk mendapatkan titik temu khususnya persoalan PKWT antara pengusaha dan pekerja di Kota Depok. “Kegiatan ini untuk mendapatkan sebuah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja di Kota Depok” ujarnya di sela-sela acara (18/11).
Lokakarya yang menghadirkan beberapa nara sumber, yaitu Sekjen DPP Hukum Depnakertrans RI Sahat Sinurat, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Depok Inu Kertapati dan Ketua Dewan Pengurus Cabang Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (DPC KEP),  Sugino.
Sahat menyatakan, secara umum syarat pembuatan perjanjian kerja adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pengusaha dan pekerja, kemampuan atau kecakapan tidak melanggar hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Lebih lanjut dijelaskannya, pekerjaan yang dapat diperjanjikan melalui PKWT adalah pekerjaan menurut jenis, sifat, kegiatan pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu yaitu, sekali selesai atau sementara sifatnya. Penyelesaian pekerjaan dalam waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, bersifat musiman, berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, produk tambahan yang masih dalam percobaan atau dalam penjagaan.
Mengenai PKWT, Sahat menjelaskan PKWT wajib di catatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kab/kota setempat, selambat-lambatnya 7 hari, sejak hari kerja penandatanganan
Namun, Sahat mengakui bahwa banyak sekali pengusaha yang memang mengakali pekerja dengan aturan PKWT. Untuk itu Sahat mengingatkan agar PKWT dapat diterapkan dengan sebagaimana mestinya. Sangsi bagi pengusaha yang melaksanakan PKWT tidak sesuai dengan ketentuan melanggar UU No.13/2003 pasal 65 ayat 1 dan 66 ayat 2 dengan ketentuan pidana dan sanksi Administrasi.
Sementara itu, baik Inu Kertapati maupun Sugino berharap dengan adanya lokakarya tersebut dapat memberikan sebuah kesepakatan antara pengusaha dan para pekerja tentang implementasi PKWT.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar